Wapres JK: Pengetahuan Mitigasi Jadikan Masyarakat Lebih Siap Hadapi Bencana

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyampaikan pentingnya membekali masyarakat dengan pengetahuan mitigasi bencana. Pengetahuan ini penting diketahui dan dimiliki agar masyarakat semakin waspada dan cepat tanggap ketika terjadi bencana.

Wapres JK membicarakan hal tersebut saat membuka acara seminar dan lokakarya nasional tentang masyarakat tangguh bencana yang digelar Palang Merah Indonesia (PMI), di Jakarta, Rabu (7/3/2018). “Masyarakat harus dibudayakan dengan mitigasi, bagaimana memahami bencana tersebut,” ujar Wapres JK yang menjabat sebagai Ketua Umum PMI.

Menurut Wapres JK, bencana tsunami yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2004 silam, telah memberikan pembelajaran yang luar biasa bagi masyarakat. Saat itu ratusan ribu jiwa yang tinggal di kota Banda Aceh, Calang dan Meulaboh tewas karena tsunami. Sementara di salah satu titik pusat gempa yakni Pulau Simeulue, korban meninggal saat itu ‘hanya’ 11 orang.

Menurut Jusuf Kalla, perbandingan jumlah korban meninggal yang lebih sedikit di Pulau Simeulue disebabkan masyarakat yang tinggal di pulau tersebut telah memiliki kesadaran tanggap bencana. “Di Pulau Simeulue ada kebiasaan masyarakat, jika terjadi gempa masyarakat langsung lari ke ketinggian. Sedangkan masyarakat yang tinggal di Aceh malah lari ke laut. Ini jadi pembelajaran kita semua,” katanya.

Sejak peristiwa tersebut, lanjut Wapres JK, masyarakat menjadi lebih waspada saat terjadi bencana. “Apapun yang terjadi, banjir, gempa, sekarang orang lari ke ketinggian,” imbuhnya.

Ketua Umum PMI ini menuturkan lebih lanjut, masyarakat harus dibekali pengetahuan untuk menolong ataupun saat menjadi korban bencana. Sebab, dari pengalaman selama ini, masyarakat yang tertimpa bencana selalu merasa tak berdaya karena kehilangan harta benda. “Maka mereka harus dibekali pengetahuan untuk menyelamatkan diri dan menghindarkan diri dari bencana,” ucapnya.

Siaga Banjir

Wapres JK mengatakan masyarakat harus siap siaga terhadap salah satu bencana, yaitu banjir karena berdampak luas. Salah satu solusi untuk mencegah terjadinya banjir, adalah melalui reboisasi (penghijauan). “Intinya ada di penghijauan kembali kawasan hutan, memperbanyak tanaman. Sekarang banyak kawasan gundul di pegunungan sehingga air langsung keluar yang menyebabkan banjir,” ucap politisi Partai Golkar ini.

Upaya reboisasi ini, menurut Wapres JK, masih menjadi pekerjaan rumah bagi tiap pemerintah daerah sebagai upaya menanggulangi bencana banjir.

Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Pusat Sumarsono menambahkan, kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan banjir. Kerjasama tersebut tak hanya dari pemerintah maupun instansi yang berwenang, namun masyarakat pun dapat berinisiatif dan berperan aktif menanggulangi banjir.

“Di sini butuh kerjasama antar instansi lintas sektoral. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan banjir bisa berperan, baik swasta, pemerintah, termasuk masyarakat yang terdampak bisa berperan aktif untuk akses informasi atau melakukan aksi,” ucapnya.

Sumber: Bakubae.com