Wapres JK Tekankan Pentingnya Ketersediaan Air Bersih Saat Terjadi Bencana


Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengatakan Undang Undang tentang Kepalangmerahan yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu meneguhkan kembali eksistensi organisasi Palang Merah Indonesia. Menurutnya sebelum adanya regulasi kepalangmerahan tersebut, dasar hukum PMI berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

“Undang-Undang Kepalangmerahan memperkuat eksistensi legal PMI dari Keputusan Presiden (Keppres) ke UU, sekarang kita bekerja berdasarkan UU jadi landasan hukumnya lebih kuat,” kata Wapres JK yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia seperti dilansir dari Kantor Berita Antara, hari Minggu (18/2/2018).

Wapres JK menyampaikan, dengan adanya Undang-Undang Kepalangmerahan, maka berbagai polemik terhadap lambang palang merah sudah selesai. Undang-Undang Kepalangmerahan juga semakin meneguhkan PMI untuk terus berkarya, membantu sesama, sesuai dengan visi, misi International Committee of the Red Cross atau Palang Merah Internasional.

Ketua Umum DPP Partai Golkar 2004-2009 ini menyampaikan, Palang Merah Indonesia akan menambah 10 truk tangki air air sehingga menjadi 60 pada tahun 2018. Diharapkan, pada tahun 2019, PMI dapat memiliki 100 truk tangki air. Hal ini mengingat kebutuhan air bersih sangat penting ketika sebuah bencana terjadi di satu daerah.

“Ketika bencana terjadi, kebanyakan orang menyumbang pakaian, menyumbang makanan, tapi jarang sekali menyumbang air bersih,” jelasnya.

Selain itu, Wapres JK juga menyampaikan perlunya peningkatan kinerja terkait donor darah, mengingat saat ini di Indonesia, Palang Merah Indonesia masih menjadi satu-satunya organisasi andalan bagi masyarakat yang membutuhkan darah.

Dalam kesempatan tersebut Wapres JK mengatakan, Mukernas sesuai dengan tujuannya merupakan ajang untuk mengevaluasi kinerja PMI yang telah dilaksanakan sekaligus juga merencanakan kerja yang akan dilaksanakan. Sementara itu, Mukernas PMI 2018 digelar di Jakarta selama dua hari 18-19 Februari. Mukernas tersebut, menurut Ketua Panitia Sansongko Tedjo juga akan membahas penyelarasan AD/ART PMI dengan UU Kepalangmerahan.

Rancangan Undang-Undang Kepalangmerahan ditelah setujui oleh DPR pada tanggal 11 Desember 2017 sebagai kado akhir tahun dan menjadi UU No 1/2018.

Sumber: Bakubae.com

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fadel Muhammad Perkirakan Potensi Bisnis Indonesia-Iran Capai USD 2-3 Miliar

Gambar
Anggota Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad berharap Indonesia dapat lebih meningkatkan kerja sama di bidang Migas (minyak dan gas) dengan Iran. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima kunjungan delegasi Parlemen Iran di lounge Gedung Nusantara III, Lantai II, komplek DPR Senayan, Jakarta, pada hari Kamis (8/3/2018). “Saat ini memang sudah terjalin kerja sama antara Indonesia dengan Iran termasuk di bidang migas (minyak dan gas bumi). Salah satunya dengan pembelian elpiji dan gas dari Iran. Begitupun dengan perusahaan-perusahaan Indonesia yang akan masuk ke Iran. Dengan total transaksi tidak lebih dari USD 300 juta. Namun sebenarnya hal tersebut bisa lebih ditingkatkan lagi, menurut saya potensinya bisa lebih dari USD 2-3 miliar per tahunnya,” ujar politisi Partai Golkar asal Gorontalo ini. Bahkan dilanjutkannya, saat Gubernur Gorontalo pertama tersebut bersama Menko Ekonomi serta Menteri ESDM (energi dan sumber daya mineral) Indonesia mengunjungi Iran beberapa waktu lalu, sempat...
Baca selengkapnya

Anggota DPR Dari Golkar Ini Minta Anak Muda Tak Lagi Bercita-cita Jadi PNS

Gambar
Anggota DPR RI dari Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae menyampaikan apresiasinya kepada para perawat yang memberanikan diri mendirikan usaha diluar disiplin ilmu yang mereka kuasai. Hal tersebut disampaikan Ridwan Bae saat menjadi pemateri dalam acara seminar entrepreneurship Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sultra bekerjasama dengan zonasultra.com, pada hari Minggu (11/3/2018). Mantan Bupati Muna tersebut menyatakan, kebanyakan orang di Indonesia masih berpikiran bahwa profesi yang paling menjanjikan adalah menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Padahal jika dikaji kembali, menjadi seorang pengusaha juga sangat menjanjikan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. “Kalau kita pilih jadi PNS, berarti kita harus siap disuruh-suruh. Sedangkan kalau kita jadi pengusaha siapa yang mau perintah kita. Justru kita yang memerintah orang,” kata Ridwan. Ridwan Bae menjelaskan, untuk menjadi seorang pengusaha tentunya dibutuhkan keberanian, berani memotivasi diri se...
Baca selengkapnya

Politisi Golkar Ini Sukses Naikkan Reputasi Gorontalo Semasa Jabat Gubernur

Gambar
Anggota DPR-RI Fadel Muhammad mendorong perusahaan Indonesia memiliki reputasi global yang dapat membuat bangga Indonesia di dunia bisnis internasional. "Reputasi global adalah mimpi semua perusahaan yang bergerak di sektor apapun. Perusahaan dibangun bertahap dan memerlukan waktu panjang. Para pakar bisnis menemukan definisi reputasi, persepsi masa lalu dan prospek masa depan," ujar Politisi Golkar tersebut dalam acara Indonesia Best Corporate Reputation Award 2017 yang terselenggara oleh Warta Ekonomi, Kamis malam (14/12/2017). Penilaian mengenai reputasi perusahaan menjadi hal yang penting saat ini. Lanjut Fadel, corporate reputation yang baik akan membuat pelanggan atau konsumen terdorong mengambil keputusan untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan. Reputasi perusahaan yang baik juga dipengaruhi sedikit-banyaknya pelanggan serta profit yang diperoleh perusahaan. Fadel mengatakan, perusahaan dengan reputasi baik akan lebih menarik bagi calon pekerja yang qual...
Baca selengkapnya