Menurut Idrus Marham, Rangkap Jabatan Menteri dan Partai Justru Saling Memperkuat

Idrus Marham mengomentari soal adanya rangkap jabatan menteri yang berasal dari Golkar di Kabinet Kerja. Idrus yang menjabat sebagai Menteri Sosial ini mengatakan yakin kondisi tersebut tak mengganggu kerja.

“Kita harus melihat, sebenarnya, posisi di partai dengan kabinet sebenarnya ini kan saling mendukung. Saling memperkuat. Dan saya punya keyakinan itu tak saling mengganggu,” kata Idrus Marham saat diwawancarai di kantornya, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).

Menurutnya, di Golkar sudah ada pembagian peran yang diatur dalam sistem partai berlambang pohon beringin tersebut. Dia kembali mengatakan adanya rangkap jabatan tersebut tak akan mengganggu kerja dirinya dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam kerja di pemerintahan.

Sebagaimana diketahui, Airlangga Hartarto juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga ditetapkan sebagai Ketua Umum setelah melalui Munaslub Partai Golkar pada Rabu (20/12/2017) lalu.

“Apalagi Golkar, Golkar itu sistemnya sudah jalan. Distribusi peran, delegation of authority yang sudah diatur dalam sistem. Maka, meskipun Pak Airlanga menjabat ketum dan Menteri Perindustrian, tak akan mengganggu kinerja baik di kementerian maupun Golkar,” ucap Korbid Kelembagaan DPP Golkar tersebut.

Soal rangkap jabatan ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai rangkap jabatan menteri ini sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai Jokowi seperti menjilat ludah sendiri.

“Artinya seperti waktu itu Presiden menjilat ludahnya sendiri, kalau dulu Presiden mengatakan tidak boleh rangkap jabatan dan sekarang boleh, saya rasa kita bisa tahu apakah satu kata dengan perbuatan,” ujar Fadli Zon di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Selain itu, Ketua DPP PAN Yandri Susanto juga mengkritik Presiden Jokowi karena banyak menteri di Kabinet Kerja yang merangkap jabatan dengan jadi pengurus partai. Yandri mengingatkan seharusnya Presiden Jokowi memegang teguh komitmen tidak ada menteri rangkap jabatan.

“Pertama, kalau kepengurusan Golkar, itu kan hak internal Golkar. Kami harus hormati apa pun keputusannya. Dia memang ada dua ruang yang berbeda, itu adalah masalah internal Golkar dan pemerintahan Pak Jokowi,” kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di gedung DPR, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Sumber: Bakubae.com